Berita Seragam Pramuka Terbaru

Seragam Pramuka Terbaru. Gerakan Pramuka melakukan perubahan pakaian seragam pramuka yang diatur dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka yang menggantikan Keputusan Kwartir nasional Gerakan Pramuka Nomor 226 Tahun 2007. Dalam Petunjuk Penyelenggaraan tersebut terdapat perubahan Pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka dari seragam yang lama ke Seragam yang baru. 

Ada beberapa perubahan atau perbedaan yang mencolok antara seragam yang baru dengan seragam yang lama, antara lain :

1. Pada pakaian seragam tingkat Pramuka Siaga putera maupun puteri, adanya penambahan berupa list berwarna coklat tua pada bagian lengan dan saku.
2. Untuk anggota pramuka tingkat Penggalang puteri, pada baju  seragam sama dengan baju seragam untuk anggota putera yang dimana memamakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dan tidak terdapat lipatan melintang di atas dada. Sebelumnya baju seragam puteri tidak terdapat saku di dada dan terdapat lipatan di atas dada, atau baju seragam antara putera dan puteri mengenakan model pakaian yang berbeda 
3. Untuk anggota puteri semua tingkatan menggunakan setangan leher seperti setangan leher Putera dan menggunakan ring, yang dimana sebelumnya anggota puteri mengenakan Pita Leher.
4. Tutup kepala anggota puteri untuk tingkat Penggalang, Penegak, dan Pandega dengan tutup kepala berbahan laken/beludru. Sebelumnya menggunakan tutup kepala yang terbuat dari anyaman
5.  Untuk anggota putera untuk tingkat Penggalang, Penegak, dan Pandega, adanya Penambahan saku timbul di kanan kiri celana dan saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri yang jumlah sakunya sebanyak enam saku. Sebelumnya anggota putera mengenakan celana dengan  empat saku berupa dua saku dalam di samping kanan dan kiri serta dua saku lagi di belakang kanan kiri.

Berikut ini gambar pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka sesuai salinan PP no. 174 Tahun 2012.

  

  

  

  

 

  

 

 

Berita Kompetisi Sains Madrasah

  Sebagai upaya menumbuhkan kecintaan pelajar madrasah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta penelitian. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) menggelar Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2013.

Bersamaan dengan KSM juga digelar Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma), kedua kegiatan tersebut digelar di Malang, 5 sampai 9 November 2013 mendatang. Menurut Direktur Pendidikan Madrasah Nur Kholis Setiawan, kegiatan ini diikuti oleh Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah terbaik di tingkat provinsi tersebut, adalah untuk menumbuhkan tradisi riset dari tingkat paling dasar.

Nur Kholis yang juga Guru Besar UIN Yogyakarta, penyelenggaraan kompetisi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan anak didik dalam kegiatan belajar, juga membuka ruang mereka untuk berkreasi dengan ilmu yang didapatnya.

"Intinya kami ingin riset bukan menjadi kegiatan yang jelimet. Karena kehidupan sehari-hari seperti pedagang juga riset. Kita tumbuhkan budaya riset sejak dini kepada siswa madrasah," kata Nur Kholis dalam konferensi pers di Kemenag.

"Kami juga ingin siswa Madrasah kita seimbang dalam arti mereka juga harus kita beri ruang untuk meningkatkan keterampilan, kebugaran, kepribadian, seni olahraga dan lainnya. Jadi tidak hanya sains dan ilmu agama saja. Inilah tujuan kami menggelar Aksioma," kata Nur Kholis.

Kedua kegiatan KSM dan Aksioma yang dihadiri sekitar 2700 peserta seluruh provinsi sekaligus menjadi momentum digelarnya Rembug Pimpinan Madrasah. Rembugan ini demi memberi masukan berkaitan dengan desain perencanaan program bagi kemajuan Madrasah untuk 2014 mendatang.

(ra/berbagai sumber)

Berita Honorer K2 Sumsel Tes CPNS

Palembang, Humas Kanwil.

Sebanyak 914 tenaga honorer kategori dua (K2) di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), Minggu (3/11). Ini artinya, dari 972 tenaga honorer K2 yang terdaftar dan memenuhi syarat ikut tes, sebanyak 58 tenaga honorer tidak hadir pada ujian yang dipusatkan di MAN 3 Palembang, MTsN 2 Palembang, dan MIN 2 Palembang tersebut.

Kakanwil Kemenag Sumsel Drs H Najib Haitami MM mengatakan, ada sejumlah alasan para honorer tersebut tidak hadir. Salah satunya karena mengikuti tes di tempat atau instansi lain. “Ada yang memang mengundurkan diri karena mengikuti tes melalui jalur umum,” tegas Najib ditemui di sela pelaksanaan tes CPNS K2 Kemenag Sumsel.

Menurut Najib, pada tes ini peserta mengikuti dua sesi ujian, yaitu Tes Kemampuan Dasar yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dan Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Najib berharap tenaga honorer K2 Kemenag Sumsel yang ikut tes hari ini bisa lulus jadi CPNS. Sehingga dapat memenuhi kekurangan pegawai di Kemenag Sumsel.

“Untuk wilayah Kota Palembang memang sudah cukup. Tapi di daerah-daerah seperti OKU Selatan dan Empat Lawang, kita memang masih kekurangan pegawai. Ada banyak KUA yang PNS-nya cuma satu orang, padahal idealnya setiap KUA memiliki tujuh pegawai,” jelas Najib.

Meski demikian, Najib menegaskan bahwa dalam tes ini Kemenag Sumsel hanya sebagai fasilitator. Kebijakan dan aturan dibuat oleh Menpan. Setelah ujian semua berkas soal dan lembar jawab komputer akan dibawa ke Jakarta oleh tim yang telah ditunjuk oleh panitia pusat dan selanjutnya diserahkan kepada Kemenpan untuk dikoreksi. “Dalam pelaksanaan ujian ini, Kemenpan juga melibatkan beberapa pihak seperti Polri, Badan Intelejen Negara, Indonesia Corrruption Watch, dan Ombudsman. Juga diawasi oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI,” kata Najib. (qudus)

Berita Bantuan Siswa Miskin

 

Guna mempercepat dan efektifitas dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Bahrul Hayat memerintahkan agar Direktorat Pendidikan Madrasah segera membangun sistem komputerisasi terkait pendataan dan penyaluran BSM, "Mohon Direktorat Madrasah mengkhususkan sistem informasi BSM ini, paling tidak dalam tiga bulan kedepan sistem ini harus ada. Mohon ini juga sebagai catatan bahwa kita dalam memperbaiki kedalam," katanya di depan para Kepala Bidang Madrasah seluruh Indonesia pada Selasa malam (24/9) di Bandung.

Selama ini, lanjut Bahrul, dalam penyaluran BSM masih secara manual. Untuk itu, hal ini harus diakhiri dan segera, harus ada sistem teknologi dalam penyaluran BSM, "Jika semua mengandalkan kertas ini menjadi sangat lama, jadi ini mesti diubah dan jika satu-satu kertas tersebut dimasukkan dalam ketikan, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi," tukasnya.

Menyinggung Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga, dimana penyaluran BSM harus diserahkan langsung (LS) melalui rekening kepada siswa madrasah, Bahrul menilai hal itu perlu dikaji ulang, "Saya pribadi keberatan, sebab orangtua siswa penerima BSM-pun tidak punya rekening, tidak mungkinlah di Papua, NTT dan pulau-pulau kecil. Ini tidak mungkin mudah. Tapi dengan solusi untuk satu rekening penampung juga tidak baik, ternyata menumpuk di belakang dan itu tidak terselesaikan," paparnya. "Harus ada solusi tentang penyaluran lewat rekening," imbuhnya lagi.

Namun, Bahrul menghimbau kepada para Kabid Madrasah dari 33 Provinsi yang hadir supaya tetap melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cara kerja yang berbasis pada Informasi dan Teknologi (IT) "mohon bantuan daerah tetap antisipatif dengan cara kerja yang menggunakan IT, jika dimanualkan tidak terbayang lagi,". Selain itu, Sekjen juga menilai bahwa titik kelemahan juga berada pada titik perencanaan yang tidak terlalu baik, "Kita memang harus akui kelemahan itu," tandasnya.

Sebelum menutup Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Madrasah Pusat dan Daerah, dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Pusat dan Daerah Sekjen berpesan agar para Kabid Madrasah atau Kabid Pendidikan Islam melakukan rapat rutin dwiwulan guna mereview program yang dilaksanakan selama ini. "Juga terkait DIPA, peletakan DIPA harus sama dan jangan ada lagi bermacam-macam variasi peletakan DIPAnya," pungkasnya.

(shola/mss)

Berita Pengembangan Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 November 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada 22 November 2012. Ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh selain melalui saluran daring (on-line) pada laman http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id , juga melalui media massa cetak. Tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.

Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.

Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat.

Menambah Jam Pelajaran

Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru; serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran.

Skema 1. menyajikan tentang Strategi Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. Sedang gambar 1. menggambarkan tentang strategi meningkatkan capaian pendidikan, yang digambarkan melalui sumbu x (efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan prefesionalitas guru), y (pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi) dan z (lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran).

Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhirakhir ini ada kecenderungan dilakukan menambah jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Bagaimana dengan pembelajaran di Finlandia yang relatif singkat. Jawabnya, di negara yang tingkat pendidikannya berada di peringkat satu dunia, singkatnya pembelajaran didukung dengan pembelajaran tutorial yang baik.

Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-integratif mengacu pada kurikulum 2006 di mana ada beberapa permasalahan di antaranya; (i) konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (ii) belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (iii) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (iv) belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (v) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; (vi) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (vii) dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Skema 2 menggambarkan tentang kesenjangan kurikulum yang ada pada konsep kurikulum saat ini dengan konsep ideal. Kurikulum 2013 mengarah ke konsep ideal. Sedang skema 3 menjelaskan alasan terhadap pengembangan kurikulum 2013

Berita Honorer K II Diangkat Melalui Tes

Jakarta – Humas BKN, Tenaga Honorer KII yang dapat diangkat menjadi CPNS hanyalah mereka yang lulus tes pada 3 November mendatang. Ada pun untuk tenaga honorer KII yang tidak lulus seleksi, kebijakannya akan dikembalikan ke instansi masing-masing. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat pada Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang beraudiensi ke BKN Pusat di ruang rapat lantai 1 gedung I Jakarta, Rabu (9/10).

Audiensi DPRD Pohuwato dengan BKN sedang berlangsung

Dalam pertemuan itu, seorang anggota dewan DPRD, Sudarmono Sompah, menanyakan kebijakan pemerintah pusat terhadap honorer yang tidak lulus seleksi. “Kalau honorer yang tidak lulus tes seleksi langsung diberhentikan, lantas bagaimana dengan perkembangan mutu pendidikan di daerah kami?” tanynya. “Karena kebanyakan honorer tersebut merupakan gurur di berbagai sekolah di pedalaman Porvinsi Gorontalo,” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa daerah harus punya komitmen terhadap pembenahan dalam penggunaan anggaran yang ada, jangan sampai belanja pegawai menghabiskan APBD/APBN. “Saya juga berharap kepada daerah untuk dapat mengkoordinasikan dengan baik kepada honorer yang tidak lulus tes agar dapat memaklumi keputusan yang ada dengan bijak.” ujarnya. (Indah/Dini).

Berita Kemenag Tentang Perencana Pendidikan Madrasah

---

Batam (Pinmas) — Selain harus memahami secara teknis dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan, para perencana yang ada di bawah Direktorat Pendidikan Madrasah juga dituntut untuk memahami konten perencanaan. Konten yang dimaskudkan ialah memahami ruh madrasah itu sendiri, “dua hal ini harus dikuasi oleh para perencana di seluruh tingkat kantor wilayah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nur Syam, Rabu kemarin (9/10) di Batam, Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya pada Kegiatan Orientasi Sistem Perencanaan Pendidikan Madrasah yang berlansung hingga Jumat (11/9) besok, Penulis buku Islam Pesisir ini menyatakan bahwa dalam konten perencanaan harus punya gambaran terkait pengembangan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing madrasah dan peningkatan tata kelola birokrasi, “ itu kita harus punya sense itu supaya kita tidak salah mengeksekusi (anggaran-red), ini yang saya sebut sebagai konten yang jauh lebih penting ketimbang persoalan administratif perencana,” terang Dirjen Pendis.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh para perencana madrasah di tingkat Kanwil itu juga Nur Syam menegaskan bahwa hal itu juga harus didukung pula dengan kesadaran dan pemahaman para perencana juga harus memahami rencana strategis pemerintah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan lainya, “itu harus kita fahami, karena kita menggunakna perencanaan berbasis sistem yang harus didasarkan pada hasil serapan yang ada di wilayah,” tukasnya.

Dalam sejarahnya, lanjut Dirjen Pendis, ada tiga sistem perencanaan dalam bernegara dan pemerintah, pada zaman orde baru (orba) sistem yang digunakan dalam perencanaan menggunakan sistem top down yang hanya mencerminkan keinginan pemerintah pusat, “jadi tidak mencerminkan perubahan, karena sudah dirancang dari pusat, ini yang kemudian dikritik banyak orang karena tidak melibatkan bawahan,” paparnya.

Kemudian, munculnya kritik yang akhirnya menghasilkan sistem perencanan berbasis button up planning dimana perencanaan tersebut dirumuskan dari bawah lalu diusulkan pimpinan pusat, “maka, perencana disusun setahun sebelum tahun eksekusi, kemudian dikenal istilah pagu indikatif, pagu sementara. Dan adanya pagu difinitif itu sesunguhnya disebut perencanaan berbasi button up sistem, ini yang menadi satua keharusan,” paparnya lagi. Oleh sebab itu itu maka sistem tersebut harus kuat dibawah dan kuat diatas supaya terjadi keseimbangan.

Lalu, Dirjen Pendis  melanjutkan bahwa belakangan ini juga dikenal dengan sistem perencanaan partnership planning. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem yang ada sejak orba tadi dan sistem button up planning yang belaku saat ini. Dalam sistem ini menitikberatkan pada bangunan jaringan (connection) antara pemerintah dengan dunia usaha, “sebab pemerintah tidak mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan.” Ujarnya. Meski cukup rumit, sistem ini namun tidak menutup kemungkinan sistem ini akan digunakan.

“Para perencana di sini jangan sekedar sebagai agen, tapi bagian dari pengembangan pendidikan Islam. Sekali lagi saya berharap, karena kita berada dalam sistem buuton up planning ini agar para perencana tidak keluar dari koridor untuk mengembangkan akses pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, relevansi dan daya saing madrasah serta tata kelola birokrasi. Jadi semua harus bermuara pada tiga hal itu.” Pungkasnya. (sholla/mss)

Kabar Kemendikbud Tentang Kebudayaan

Yogyakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini sedang menyusun cetak biru pembangunan kebudayaan. Cetak biru tersebut akan dijadikan rujukan bagi pengambil keputusan di masa datang dalam melakukan pembangunan.

"Siapapun yang jadi presiden untuk masa yang akan datang, siapapun yang jadi mendikbud, siapapun yang jadi dirjen kebudayan, sudah punya rujukan yang kuat tentang apa yang harus dilakukan," kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Maridjan, sebelum pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013 di Yogyakarta, Selasa (8/10) sore.

Kacung mengatakan, selama ini kebudayaan masih menjadi sektor belum menjadi arus utama (mainstream) dalam pembangunan negara. Ke depan, kata Dia, pemerintah ingin menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan. "Artinya, setiap pembangunan yang dilakukan punya basis kebudayaan yang kuat," katanya.

Kacung mengungkapkan, cetak biru ini akan berisi pendekatan-pendekatan dan strategi yang akan dipakai dalam pembangunan berbasis kebudayaan. Sasarannya adalah policy maker yang ke depan akan melanjutkan pembangunan. Hasil KKI ini pun nantinya akan menjadi masukan dalam pembuatan cetak biru pembangunan kebudayaan tersebut.

Ditjen Kebudayaan, kata Kacung, saat ini juga sedang menganalisis indeks pembangunan kebudayaan. Setelah dianalisis, nantinya akan didiskusikan dengan mengundang beberapa ahli. “Kita tidak hanya mengukur ekonomi, tapi juga manusia dan budayanya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti mengatakan, kebudayaan perlu mendapat tempat yang sentral. Salah satu bentuk kongkret adalah memiliki kementerian sendiri. Untuk merealisasikannya, kata Dia, yang paling mendasar salah satunya dengan undang-undang kebudayaan. “UU ini sudah disusun dari sepuluh tahun yang lalu. Sekarang draftnya sudah direvisi, mudah2an segera dapat direalisasikan,” katanya.

Dengan hadirnya undang-undang tersebut, kata Wiendu, selanjutnya akan dibahas tentang hak berbudaya. Yaitu negara wajib mengadakan dan memenuhi hak berbudaya masyarakat. (AR)

Kabar Honorer K II

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto.

Jakarta – Humas BKN, Kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai honorer K.II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam dua tahun ini masih terus menjadi pembahasan penting. Bahkan berita terbaru dilansir Surat Kabar Harian Kompas, Rabu (18/9) pada Hal: 4 bahwa sekitar 420.000 pegawai honorer K II yang tidak lolos seleksi terancam akan berakhir masa kerjanya atau dengan kata lain diberhentikan.

Berita Kompas tersebut didasari penjelasan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto terkait kebijakan K.II. Tasdik mengungkapkan bahwa pengangkatan honorer K II akan dilakukan dalam dua tahun periode, yakni sekitar 109.000 honorer K.II di tahun 2013 dan sekitar 100.000 lagi pada 2014. Lebih lanjut Tasdik menyampaikan bahwa honorer K II itu baru akan diangkat bila sudah memenuhi persyaratan mencapai passing grade tertentu dalam tes antar honorer.

Berdasarkan data pemerintah bahwa jumlah K.II yang ada saat ini seluruhnya terdapat sekitar  620.000 orang. Dari jumlah tersebut, jika dalam dua tahun akan di-CPNS-kan sejumlah 209.000,  itu berarti akan ada sekitar 420.000 honorer K II yang terancam diberhentikan. Namun demikian Tasdik menambahkan bahwa nasib honorer K II yang tidak lolos seleksi belum pasti, masih tergantung kepada kebijakan pemerintah Daerah. “Bila masih dibutuhkan, bisa saja tetap bekerja. Ke depannya bila Rancangan Undang – Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, ada ketentuan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara temporer.” lanjut Tasdik. Sekretaris MenPAN-RB itu  juga menyebutkan bahwa rencananya tes seleksi honorer K II akan dilakukan bersamaan dengan tes CPNS regular yakni pada 3 November 2013.

Tahun Anggaran 2013 ini, terdapat sekitar 65.000 kursi PNS yang diperuntukkan bagi pelamar umum, dengan formasi 25.000 pada instansi pusat dan 40.000 pada instansi Daerah. Para pelamar calon PNS ini akan diseleksi melalui uji menggunakan lembar jawaban (LJK) dan computer assisted test (CAT-BKN). (Indah/SuBa)

Sumber :http://www.bkn.go.id

Sejarah Singkat Kemerdekaan RI

Gambar Sejarah kemerdekaan Indonesia

Sejarah kemerdekaan Indonesia

Dari Luar Negeri

Yuk Mari kita mengenang kembali sejarah yang seringkali tidak diungkapkan. Tetapi berperan sangat penting dalam perubahan status bangsa Indonesia, dari yang bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Proses kemerdekaan Indonesia tidak saja ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno Hatta yang disertai upacara pengibaran bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan bangsa ini belum berarti apa-apa sebelum adanya pengakuan dari negara lain. Bangsa Indonesia berutang budi pada negara-negara yang telah membantu proses kemerdekaan bangsa tersebut.

Pengakuan kedaulatan Indonesia pertama kali bukanlah dilakukan oleh negara-negara Barat, apalagi Amerika Serikat yang sering mengklaim dirinya sebagai promotor kebebasan dan jaminan HAM! Perjuangan kemerdekaan Indonesia dibantu oleh negara-negara muslim di Arab secara heroik tidak lain karena faktor Islam. Adanya kedekatan emosional (ukhuwah Islamiyyah) antara bangsa Indonesia yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya dengan bangsa-bangsa Arab.

Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kedekatan emosional tokoh-tokoh nasional seperti, M. Natsir, Sutan Syahrir, H. Agus Salim dll dengan tokoh-tokoh pergerakkan Islam di Mesir seperti Hasan Albana dengan gerakkan Ikhwanul Muslimin yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan bumi-bumi Islam yang lainnya.

Negara-negara yang tercatat sebagai pemberi pengakuan pertama kepada RI selain Mesir adalah Syria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut Liga Arab (Arab League) juga berperan penting dalam Pengakuan RI. Secara resmi keputusan sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab (Arab League) supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan serta kekeluargaan.

Dukungan dari Liga Arab dijawab oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal karena di antara kita timbal balik terdapat pertalian agama. Sementara pernyataan Sutan Syahrir atas dukungan negara-negara Arab yang diungkapkan di Harian Ikhwanul Muslimin.

Mesir pada 5 Oktober 1947 Adalah suatu kenyataan adanya kecenderungan mengembang dalam ummat Islam di dunia ke arah persatuan dan peleburan dalam satu persudaraan Islam yang bertujuan memutuskan rantai-rantai penjajahan asing Indonesia menyokong Pakistan sepenuhnya. Indonesia negeri Islam dan akan berjuang di barisan kaum Muslimin.

Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melewati proses yang cukup panjang dan heroic. Begitu informasi proklamasi kemerdekaan RI disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir mengirim langsung konsul Jenderalnya di Bombay yang bernama Mohammad Abdul Munim ke Yogyakarta (waktu itu Ibukota RI) dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada Negara Republik Indonesia.

Ini merupakan pertama kali dalam sejarah perutusan suatu negara datang sendiri menyampaikan pengakuan negaranya kepada negara lain yang terkepung dengan mempertaruhkan jiwanya. Ini juga merupakan Utusan resmi luar negeri pertama yang mengunjungi ibukota RI

Pengakuan dari Mesir tersebut kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir di Kairo. Situasi menjelang penandatanganan perjanjian tersebut duta besar Belanda di Mesir menyerbu masuk ke ruang kerja Perdana Menteri Mesir Nokrasi Pasha untuk mengajukan protes sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut. Kedatangan Duta besar Belanda bertujuan mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dan Belanda serta janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di PBB.

Menanggapi protes dan ancaman Belanda tersebut PM Mesir memberikan jawaban sebagai berikut: menyesal kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan.

Raja Farouk Mesir juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arsb kepada Indonesia dengan mengatakan karena persaudaran Islamlah, terutama, kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu

Dengan adanya pengakuan Mesir tersebut Indonesia secara de jure adalah negara berdaulat. Masalah Indonesia menjadi masalah Internasional. Belanda sebelumnya selalu mengatakan masalah Indonesia masalah dalam negeri Belanda. Pengakuan Mesir dan Liga Arab mengundang keterlibatan pihak lain termasuk PBB dalam penyelesaian masalah Indonesia.

Suatu kondisi yang patut kita kritisi selang beberapa tahun dari kemerdekaan Indonesia, Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948 pada pukul 18.01. Sepuluh menit kemudian, pada pukul 18.11, Amerika Serikat langsung mengakuinya. Pengakuan atas Israel juga dinyatakan segera oleh Inggris, Prancis dan Uni Soviet. Seharusnya hal yang sama bisa saja dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Uni Soviet untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu.

Tetapi hal tersebut tidak terjadi, justru negara-negara Muslim lah yang berkontribusi konkret dalam mengakui dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buktinya pada 11 November 1945 melalui pidato dari radio Delhi, Jinnah menginstruksikan agar tentara India Muslim tidak ikut bertempur melawan pejuang Indonesia. Akibatnya, empat hari kemudian, 400 orang tentara India Muslim melakukan disersi.

Di Surabaya disersi itu melibatkan Kapten Mohammad Zia Ul-Haqq yang belakangan menjadi Presiden Pakistan. Pada 8 November itu juga Masyumi menghubungi Raja Ibnu Suud dan memohon agar beliau memaklumkan kemerdekaan Indonesia kepada jamaah haji yang sedang wuquf di Padang Arafah dan meminta agar jamaah haji mendoakan perjuangan bangsa Indonesia.

Simpati rakyat Mesir terhadap perjuangan di Indonesia antara lain juga diperlihatkan pada rapat umum partai-partai politik dan organisasi massa pada 30 Juli 1947, di antara pembicara bahkan terdapat (Presiden) Habib Burguiba dari Tunisia dan Allal A Fassi, pemimpin Maroko. Rapat umum itu menyetujui satu resolusi. Antara lain:

(1). Pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab;
(2). Pemutusan hub diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda.
 (3). Penutupan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal-kapal dan pesawat-pesawat Belanda (secara konkret poin ini dilaksanakan di Terusan Suez); (4). Pembentukan tim-tim kesehatan untuk menolong korban-korban agresi Belanda (secara konkret Mesir mengirim misi Bulan Merah ke Indonesia lengkap dengan obat, alat kesehatan dan tim dokter).

Setiap aksi Belanda di tanah air kita yang mengancam kemerdekaan Indonesia disambut dengan demonstrasi-demonstrasi anti Belanda di negara-negara Timur Tengah. Mengingat perjalanan sejarah tersebut, adalah suatu keharusan bangsa dan negara Indonesia berperan aktif dalam menyelesaian krisis di Palestina, Libanon dan negara-negara Islam lainnya khususnya di Timur Tengah.

Sejarah Dalam Negeri
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.

Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan.

Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan ‘hadiah’ dari Jepang.

Proklamasi kemerdekaan
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan “Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Perang kemerdekaan
Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Sumber : http://blogerbugis.blogspot.com

Tempat Wisata Pendidikan

Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1928. Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari JICA (Japan International Cooperation Agency). Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 23 Agustus 2000. Sebagai salah satu monumen bersejarah, museum berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional. Dalam Museum ini, tersimpan dan dikelola materi-materi geologi yang berlimpah, seperti fosil, batuan, mineral. Kesemuanya itu dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak 1850.

Masa Penjajahan Belanda Keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah Eropa mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara. Melalui hal ini, diharapkan perkembangan industri di Negeri Belanda dapat ditunjang. Maka, pada tahun 1850, dibentuklah Dienst van het Mijnwezen. Kelembagaan ini berganti nama jadi Dienst van den Mijnbouw pada tahun 1922, yang bertugas melakukan penyelidikan geologi serta sumberdaya mineral.

1. Hasil penyelidikan yang berupa contoh-contoh batuan, mineral, fosil, laporan dan peta memerlukan tempat untuk penganalisaan dan penyimpanan,sehingga pada tahun 1928 Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di Rembrandt Straat Bandung. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologisch Laboratorium yang kemudian juga disebut Geologisch Museum.

1. Gedung Geologisch Laboratorium dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek Ir. Menalda van Schouwenburg, dan dibangun selama 11 bulan dengan 300 pekerja serta menghabiskan dana sebesar 400 Gulden. Pembangunannya dimulai pada pertengahan tahun 1928 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929.

1. Peresmian tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik ke-4 (Fourth Pacific Science Congress) yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 Mei 1929.

Planetarium dan Observatorium Jakarta

Planetarium dan Observatorium Jakarta adalah satu dari tiga wahana simulasi langit di Indonesia selain di Kutai, Kalimantan Timur, dan Surabaya, Jawa Timur. Planetarium tertua ini letaknya diTaman Ismail Marzuki, Jakarta. Planetarium Jakarta merupakan sarana wisata pendidikan yang dapat menyajikan pertunjukan / peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit. Pengunjung diajak mengembara di jagat raya untuk memahami konsepsi tentang alam semesta melalui acara demi acara.

Planetarium Jakarta berdiri tahun 1964 diprakarsai Presiden Soekarno dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 1969. Di tempat ini juga tersedia ruang pameran benda- benda angkasa yang menyuguhkan berbagai foto serta keterangan lengkap dari berbagai bentuk galaksi, teori-teori pembentukan galaksi disertai pengenalan tokoh-tokoh di balik munculnya teori.

Di ruang pameran ini, ada juga pajangan baju antariksa yang digunakan mengarungi angkasa, termasuk mendarat di bulan. Beberapa peralatan lain untuk pengamatan antariksa turut dipamerkan.

Selain pertunjukan Teater Bintang dan multimedia / citra ganda, Planetarium & Observatorium Jakarta juga menyediakan sarana prasarana observasi benda-benda langit melalui peneropongan secara langsung, untuk menyaksikan fenomena / kejadian-kejadian alam lainnya, seperti gerhana bulan, gerhana matahari, komet dan lain-lain.

Observatorium Bosscha

Observatorium Bosscha merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia. Observatorium Bosscha berlokasi di Lembang, Jawa Barat, sekitar 15 km di bagian utara Kota Bandung dengan koordinat geografis 107° 36' Bujur Timur dan 6° 49'Lintang Selatan. Tempat ini berdiri di atas tanah seluas 6 hektar, dan berada pada ketinggian 1310 meter di atas permukaan laut atau pada ketinggian 630 m dari plato Bandung. Kode observatorium Persatuan Astronomi Internasional untuk observatorium Bosscha adalah 299.

Observatorium Bosscha (dahulu bernama Bosscha Sterrenwacht) dibangun oleh Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging (NISV) atau Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Pada rapat pertama NISV, diputuskan akan dibangun sebuah observatorium di Indonesia demi memajukan Ilmu Astronomi di Hindia Belanda. Dan di dalam rapat itulah, Karel Albert Rudolf Bosscha, seorang tuan tanah di perkebunan teh Malabar, bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian teropong bintang. Sebagai penghargaan atas jasa K.A.R. Bosscha dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosscha diabadikan sebagai nama observatorium ini.

Pembangunan observatorium ini sendiri menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun sejak tahun 1923 sampai dengan tahun 1928.

Publikasi internasional pertama Observatorium Bosscha dilakukan pada tahun 1933. Namun kemudian observasi terpaksa dihentikan dikarenakan sedang berkecamuknya Perang Dunia II. Setelah perang usai, dilakukan renovasi besar-besaran pada observatorium ini karena kerusakan akibat perang hingga akhirnya observatorium dapat beroperasi dengan normal kembali.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1951, NISV menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah RI. Setelah Institut Teknologi Bandung (ITB) berdiri pada tahun 1959, Observatorium Bosscha kemudian menjadi bagian dari ITB. Dan sejak saat itu, Bosscha difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal Astronomi di Indonesia.

Terdapat 5 buah teleskop besar, yaitu:

• Teleskop Refraktor Ganda Zeiss

Teleskop ini biasa digunakan untuk mengamati bintang ganda visual, mengukur fotometri gerhana bintang, mengamati citra kawah bulan, mengamati planet, mengamati oposisi planet Mars, Saturnus, Jupiter, dan untuk mengamati citra detail komet terang serta benda langit lainnya. Teleskop ini mempunyai 2 lensa objektif dengan diameter masing-masing lensa 60 cm, dengan titik api atau fokusnya adalah 10,7 meter.

• Teleskop Schmidt Bima Sakti

Teleskop ini biasa digunakan untuk mempelajari struktur galaksi Bima Sakti, mempelajari spektrum bintang, mengamati asteroid, supernova, Nova untuk ditentukan terang dan komposisi kimiawinya, dan untuk memotret objek langit. Diameter lensa 71,12 cm. Diameter lensa koreksi biconcaf-biconfex 50 cm. Titik api/fokus 2,5 meter. Juga dilengkapi dengan prisma pembias dengan sudut prima 6,1⁰, untuk memperoleh spektrum bintang. Dispersi prisma ini pada H-gamma 312A tiap malam. Alat bantu extra-telescope adalah Wedge Sensitometer, untuk menera kehitaman skala terang bintang , dan alat perekam film

• Teleskop Refraktor Bamberg

Teleskop ini biasa digunakan untuk menera terang bintang, menentukan skala jarak, mengukur fotometri gerhana bintang, mengamati citra kawah bulan, pengamatan matahari, dan untuk mengamati benda langit lainnya. Dilengkapi dengan fotoelektrik-fotometer untuk mendapatkan skala terang bintang dari intensitas cahaya listrik yang di timbulkan. Diameter lensa 37 cm. Titik api atau fokus 7 meter.

• Teleskop Cassegrain GOTO

Dengan teleskop ini, objek dapat langsung diamati dengan memasukkan data posisi objek tersebut. Kemudian data hasil pengamatan akan dimasukkan ke media penyimpanan data secara langsung. Teropong ini juga dapat digunakan untuk mengukur kuat cahaya bintang serta pengamatan spektrum bintang. Dilengakapi dengan spektograf dan fotoelektrik-fotometer

• Teleskop Refraktor Unitron

Teleskop ini biasa digunakan untuk melakukan pengamatan hilal, pengamatan gerhana bulan dan gerhana matahari, dan pemotretan bintik matahari serta pengamatan benda-benda langit lain. Dengan Diameter lensa 13 cm, dan fokus 87 cm